Pada tanggal 20 Mei 1997, Presiden AS mengeluarkan Executive Order 13047 (EO 13047) dikarenakan Pemerintah Burma bertanggung jawab terhadap penindasan terhadap pihak oposisi dan kaum minoritas. Selain masalah pelanggaran HAM, kebijakan pemerintahan junta militer juga tidak membuat AS nyaman. Seperti, nasionalisasi semua perusahaan asing, industri, perdagangan dan menerapkan sistem satu partai. Kebijakan nasionalisasi ini membuat perusahaan AS harus rela asetnya dinasionalisasi penerintah junta militer, hal ini yang melatar belakangi sanksi AS terhadap Burma. Walaupun, dalam laporan resmi, pemerintah AS menjadikan pelanggaran HAM dan pemerintahan militer yang tidak demokratis sebagai isu utama. Sanksi pertama yang dikeluarkan Pemerintah AS adalah melarang perusahaan asal AS untuk berinvestasi maupun memfasilitasi di Burma.
Tahun 2007, pasca
draft resolusi yang diajukan AS ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB di veto oleh
China, Burma kembali bergejolak dan AS melalui Presiden George W. Bush langsung
memberikan embargo ekonomi dan
mengkritik pemerintahan junta militer. Sanksi ekonomi yang diterapkan terhadap Burma
meliputi banyak aspek yang mengembargo Burma dengan Negara luar. AS memblokir
properti di Burma. Dengan pengecualian tertentu, orang-orang AS dan atau dalam kepemilikian dari
orang AS dilarang berurusan dengan orang, dan
semua properti di
Negara Burma.
Selain sanksi
properti, produk dari Burma dilarang masuk Amerika Serikat. Pelarangan juga
diberlakukan terhadap ekspor barang dan jasa non-keuangan, pelayanan jasa
keuangan, pembukaan rekening individu terbatas sesuai aturan pemerintah AS,
transfer kiriman uang individu untuk atau dari Burma, aktivitas LSM, Investasi
baru, memfasilitasi kegiatan ekonomi di Burma maupun melakukan investasi pada
perusahaan dinegara ketiga yang sebagian besar keuntungannya berasal dari
sumber daya alam yang berlokasi di Burma.
Hingga saat ini, di
dunia perbankan, Bank AS masih dilarang untuk melakukan aktivitas bisnis
terkait pembukaan rekening, kiriman uang, maupun investasi di Burma baik secara
langsung maupun tidak langsung. Pengecualian dimungkinkan selama masih sesuai
dengan General License yang diterbitkan pemerintah. Seperti, Bank AS boleh
membukakan rekening yang bersifat pribadi yang tidak termasuk orang yang di blacklist, tidak melibatkan transfer
langsung maupun tidak langsung ke Burma yang dilarang AS.
Semua Bank yang
melakukan transaksi remitansi untuk mata uang USD, harus melalui AS sehingga
semua Bank harus mematuhi aturan yang dibuat pemerintah AS terkait pelarangan
aktivitas tersebut. Washington pernah menjatuhkan sanksi terhadap BTMU Tokyo
yang dianggap melakukan “tindakan gegabah dengan tidak mengindahkan sanksi AS”
dikarenakan menurut AS, Operasi BTMU Tokyo terlibat dalam praktik-praktik yang
didesain untuk menyembunyikan keterlibatan negara-negara atau individu yang
terkena sanksi AS dalam transaksi yang diproses BTMU melalui lembaga keuangan
di Amerika Serikat.
Akhir 2012, melalui
menteri luar negerinya, AS menyatakan akan mengurangi sanksi ekonomi terhadap
Burma dengan memperbolehkan impor barang-barang dari Burma. Dua raksasa minuman
ringan, Coca-Cola dan Pepsi-Co. kembali ke Burma untuk pertama kalinya dalam
bertahun-tahun. Perusahaan energi ConocoPhillips dan Chevron juga telah mencari
peluang investasi disana. Geliat ekonomi juga kian nampak dengan kesepakatan
yang dicapai MasterCard dan Visa dengan bank-bank Burma untuk penggunaan kartu
kredit mereka. Dengan kian longgarnya sanksi yang diberikan Amerika Serikat ke
Burma, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu kedepan, Bank dapat
melakukan transaksi remitansi dari dan ke Burma.